ghl-tuv_r.jpg

Persetujuan RKT Self Approval 2015-2020

Apa itu dan bagaimana memperoleh persetujuan RKT Self Approval pada Unit Manajemen Hutan Alam khususnya di PT Gema Hutani Lestari ?  Baiklah, berikut sekilas penjelasannya.

Persetujuan RKT Self Approval

Persetujuan RKT Self Approval adalah surat persetujuan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Direktur Usaha Hutan Produksi (saat itu - Bina Usaha Hutan Alam) yang diberikan kepada Unit Manajemen Hutan Alam atas pencapaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari di areal kerja Unit Manajemen Hutan Alam ybs berdasarkan hasil penilaian independen Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan memperoleh Nilai Kinerja Akhir minimal kategori Baik.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.33/Menhut-II/2014 TENTANG INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA DAN RENCANA KERJA PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM dimana disebutkan :

"Dalam hal pemegang IUPHHK-HA mendapat sertifikat PHPL skema mandatory dengan kategori kinerja Baik, pemegang IUPHHK-HA dapat diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan mengesahkan RKTUPHHK-HA secara mandiri dan ditandatangani/disetujui oleh Direktur Utama atau Ketua Koperasi pemegang IUPHHK-HA (self-approval) tanpa pengesahan dari Pejabat yang berwenang".   Untuk melihat hasil penilaian LPPHPL periode 2015-2020 silahkan Klik Disini.

Bagaimana Cara Mendapatkan Surat Persetujuan dari Direktur Bina Usaha Hutan Alam Kementerian Kehutanan RI (Saat Itu)

Sebagaimana ketentuan Pasal 11 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.33/Menhut-II/2014 tsb yang menyatakan bahwa Unit Manajemen Hutan yang memiliki kinerja pengelolaan hutan produksi lestari Baik maka dapat diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan mengesahkan RKTUPHHK-HA secara mandiri

Substansi dari Pasal 11 tsb adalah yang dapat memberikan kewenangan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berdasarkan hasil penilaian LPPHPL terakreditasi KAN dimana hasil kinerja pengelolaan hutan produksi lestari  Unit Manajemen Hutan ybs adalah minimal Baik.  Artinya, karena yg dapat memberikan kewenangan sebagaiamana maksud Pasal 11 tsb adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka Unit Manajemen Hutan ybs (sudah dilakukan audit PHPL oleh LPPHPL terakreditasi KAN dan hasil kinerjanya minimal Baik) harus mengajukan permohonan dapat diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan mengesahkan RKTUPHHK secara mandiri.

Permohonan pengajuan Self Approval ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (d/h Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan) dengan tembusan ditujukan kepada Direktur Usaha Hutan Produksi (d/h Direktur Bina Usaha Hutan Alam), Kepala Dinas Kehutanan Setempat (dimana lokasi Unit Manajemen berada) dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah Setempat (dimana lokasi Unit Manajemen berada).  Untuk melihat Surat Persetujuan Self Approval RKT 2015-2020 PT Gema Hutani Lestari dapat Lihat Disini.